Bolmong, aksaranews.com — Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD setempat.
Sorotan tersebut datang dari anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arman Mamonto, yang menilai seleksi belum sepenuhnya dilakukan secara objektif.
Arman menyampaikan, proses seleksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan harus diawasi lebih ketat, khususnya pada tahapan verifikasi dokumen pelamar.
“Kami di Komisi III akan segera berkoordinasi dan memanggil dinas terkait. Banyak laporan yang kami terima, ada pelamar yang lulus padahal tidak memenuhi syarat administratif,” ujar Arman saat ditemui wartawan, Sabtu (3/5/2025).
Salah satu syarat utama dalam rekrutmen PPPK adalah pengalaman kerja minimal dua tahun sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah. Namun menurut Arman, syarat itu banyak dilanggar.
“Contohnya di Dinas Pendidikan, ada pelamar yang belum dua tahun mengajar tapi lolos. Hal serupa terjadi juga di Dinas Kesehatan. Ini sangat mengecewakan bagi honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun,” tegasnya.
Ia menyebut, sejumlah laporan dari masyarakat menunjukkan indikasi ketidaksesuaian proses verifikasi, yang memicu kecemburuan dan ketidakpercayaan terhadap hasil seleksi.
Lebih jauh, Arman menduga ada praktik curang dalam proses ini. Ia menuntut pemerintah daerah untuk melakukan investigasi menyeluruh demi menjaga integritas rekrutmen.
“Saya yakin ada oknum yang bermain di balik ini. Kita akan bongkar. Tidak adil jika yang sudah mengabdi puluhan tahun justru tersingkir oleh yang baru masuk,” katanya dengan nada geram.
Ia menekankan bahwa rekrutmen PPPK harus berjalan adil dan transparan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa rusak.
“Proses rekrutmen ini harus benar-benar dijaga integritasnya. Kita ingin ada keadilan bagi para tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi dengan tulus,” tambahnya.
Komisi III DPRD Bolmong pun berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan ini.
