Boltim, aksaranews.com — Sangadi (Kepala Desa) Dodap Mikasa, Jekson Laleda, menegaskan bahwa tuduhan tentang warga Desa Dodap Pantai, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang tidak menerima bantuan selama 15 tahun adalah informasi tidak akurat.
Menurut Jekson, warga tersebut, yakni Sebedius Makagansa dan istrinya Erna Lumikis, kerap berpindah tempat tinggal dan memilih tinggal di kebun dibanding menetap di desa.
“Mereka sebenarnya memiliki rumah di Desa Dodap Pantai, namun lebih memilih tinggal di kebun yang sekarang berada di wilayah Kecamatan Motongkad,” ujar Jekson saat memberikan klarifikasi, Jumat (8/11/2024).
“Sampai saat ini, pemerintah desa dan kepala dusun belum menerima laporan resmi bahwa keduanya berdomisili di Dodap Mikasa,” tambahnya.
Selain itu, menurut Jekson, catatan Pemerintah menunjukkan bahwa selama masih tercatat sebagai warga Dodap Pantai, pasangan Sebedius dan Erna telah menerima bantuan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Bantahan ini sekaligus mengklarifikasi berita yang menyebut mereka tidak mendapatkan bantuan sama sekali selama 15 tahun.
“Informasi itu hoaks. Mereka telah menerima BLT dan PKH, sesuai catatan pemerintah Desa Dodap Pantai,” tambahnya.
Jekson juga menjelaskan, pemerintah Desa Dodap Mikasa tidak mencantumkan keduanya dalam daftar penerima bantuan saat ini karena masih tercatat sebagai warga Dodap Pantai.
“Kami menghindari pelanggaran administrasi. Selama mereka masih menerima bantuan dari desa asal, kami tidak bisa memasukkan mereka di desa kami,” jelasnya.
Jekson turut menyinggung bantuan berupa uang Rp7,5 juta yang telah diberikan sejak kepemimpinan Bupati Sehan Salim Landjar, yang diperuntukkan bagi pembelian lahan, serta bantuan sembako yang diserahkan dalam acara adat Tulude di Dodap Induk.
Namun, pasangan tersebut tetap memilih tinggal di kebun daripada menetap di kampung.
Kepala Desa Dodap Mikasa berharap masyarakat bisa memahami situasi ini, terutama terkait kesulitan administrasi yang dihadapi pemerintah desa dalam memberikan bantuan kepada warga yang berpindah-pindah.
“Kami siap membantu, tapi butuh kejelasan domisili,” tegasnya.
