Boltim, aksaranews.com – Baliho sosialisasi milik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) nomor urut 2, Dr. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si dan Drs. Rusmin Mokoagow, dirusak oleh orang tak dikenal.
Tindakan tersebut memicu kemarahan para relawan pendukung, yang mengecam keras perusakan baliho tersebut. Beberapa akun di media sosial membagikan video perusakan baliho tersebut hingga viral.
Tindakan vandalisme tersebut pun mendapat protes keras dari kalangan milenial, seperti kelompok Gen-Z, Suara Muda, ArsCommunity, dan Gempar.
Selain itu, anggota DPRD dari Partai NasDem juga turut bersuara, menegaskan bahwa perusakan ini tidak bisa dibenarkan dan harus ditindak tegas.
Toni Olola, selaku Ketua Tim Media Center Sachrul-Rusmin (ARUS), Senin (7/10/2024) menyatakan kekecewaannya atas kejadian ini.
Ia menegaskan bahwa tindakan perusakan baliho atau Alat Peraga Kampanye (APK) menciderai semangat demokrasi di Kabupaten Boltim.
Menurutnya, aksi ini adalah tindakan kriminal yang harus dilaporkan ke pihak berwajib, seperti Bawaslu atau Gakkumdu.
“Kami mengecam keras dan sangat menyayangkan tindakan pengrusakan APK ini. Perusakan APK adalah tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi kejahatan yang bisa dikenakan sanksi serius,” ungkap Toni Olola.
Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto, menyatakan bahwa pihaknya selalu terbuka untuk menerima laporan pelanggaran kampanye.
Namun, ia juga menekankan bahwa laporan tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil sebelum ditindaklanjuti.
“Bawaslu selalu terbuka, bila ada pelanggaran Pemilu datang dan laporkan ke Bawaslu dengan syarat formil dan materil, kita akan proses sesuai aturan,” pungkas Mutahir.
Adapun tindakan perusakan APK diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf g UU Pemilu, yang melarang pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye untuk merusak atau menghilangkan APK peserta pemilu.
Pelaku yang terbukti melanggar ketentuan ini dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga dua tahun dan denda maksimal Rp 24 juta.
