Boltim, aksaranews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengeluarkan peringatan penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pasangan suami atau istri yang maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
ASN yang memiliki pasangan dalam posisi tersebut diperbolehkan mendampingi pasangan mereka dalam tahapan Pemilu 2024, namun dengan beberapa ketentuan yang ketat untuk menjaga asas netralitas.
Anggota Bawaslu Boltim, Trisno Mais, menegaskan bahwa ASN boleh mendampingi pasangan saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan saat pengenalan kepada masyarakat.
ASN juga diizinkan menghadiri kegiatan kampanye suami atau istri mereka, tetapi tidak boleh terlibat aktif dalam pelaksanaan kampanye.
“Diperbolehkan untuk foto bersama, namun dilarang menunjukkan dukungan melalui simbol atau gerakan tangan yang menunjukkan keberpihakan,” ujar Trisno pada Rabu (2/10/2024).
Selain itu, ASN yang mendampingi pasangan calon kepala daerah maupun calon legislatif atau presiden tidak boleh menggunakan atribut instansi, partai politik, maupun atribut kampanye.
ASN juga dilarang melakukan kampanye di media sosial dalam bentuk apa pun, termasuk memposting, mengomentari, atau membagikan konten yang menunjukkan dukungan kepada pasangan mereka.
Trisno juga menambahkan bahwa ASN tidak boleh menjadi narasumber, juru kampanye, atau melakukan tindakan lain yang mengarah pada keberpihakan, termasuk mengadakan pertemuan atau ajakan yang mendukung pasangan calon. Penggunaan fasilitas negara atau pribadi untuk mendukung pasangan calon juga dilarang.
Untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan jabatan atau fasilitas negara, ASN yang mendampingi pasangan dalam tahapan Pemilu 2024 diimbau untuk mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
Bawaslu menegaskan bahwa ASN yang melanggar ketentuan netralitas ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap ASN yang memiliki pasangan sebagai calon kepala daerah dapat memperhatikan hal ini agar tetap menjaga netralitas dalam Pemilu 2024,” tutup Trisno.
