Bolmong, aksaranews.com – Bakal calon Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Limi Mokodompit terancam di diskualifikasi dalam perhelatan Pilkada 2024 ini.
Hal ini menyusul dengan tindaklanjut tanggapan masyarakat terhadap Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Serentak 2024 atas dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, terkait rolling tanpa ada rekomendasi tertulis dari Kemendagri yang dilakukan Limi Mokodompit.
Padahal sebelumnya, Kemendagri telah mengingatkan melalui surat edaran larangan rolling pejabat, begitupun Bawaslu Bolmong juga telah ingatkan, bahwa Pj Bupati tidak melakulan rolling tanpa izin tertulis dari Kemendagri.
“Kami minta KPU untuk melakukan klarifikasi terhadap bakal pasangan calon LM-WK dan meminta bukti surat rekomendasi tetulis dari yang dikeluarkan Kemendagri,” kata salah satu tokoh pemuda Bolmong, Nasir Ganggai belum lama ini.
Dirinya menilai, rolling yang dilakukan Limi Mokodompit saat menjabat sebagai Pj Bupati Bolmong, tidak sesuai dan telah melanggar surat edaran Mendagri, bahkan ditenggarai tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dan tak sesuai Peraturan teknis (Pertek).
Hal itu menurutnya merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Pilkada.
Nasir Ganggai melanjutkan, bahwa larangan untuk tidak melakukan rolling juga berlaku bagi daerah-daerah yang saat ini dipimpin oleh Penjabat Wali Kota, Bupati, dan Gubernur.
Alasannya kata dia, karena KPU akan melakukan penetapan pasangan calon kepala daerah pada 22 September 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan Jadwal Pilkada 2024.
Semntara itu, Komisioner KPU Bolmong Divisi Teknis penyelenggaraan, Alfian Pobela mengatakan, bahwa masyarakat dapat menyampaikan tanggapan mulai 15 hingga 18 September 2024.
“KPU Bolmong menunggu tanggapan masyarakat. Jika hingga batas waktu tidak ada tanggapan yang masuk, maka pasangan calon dinyatakan telah memenuhi ketentuan secara 100 persen, periode untuk tanggapan masyarakat 15 hingga 18 September 2024,” kata Alfian.
Dia pun menambahkan, masyarakat dipersilahkan memberikan masukan dan tanggapan, jika ditemukan hal-hal yang membutuhkan klarifikasi, KPU siap melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
“Silahkan masyarakat memberikan tanggapan biar KPU yang akan memanggil untuk meminta klarifikasi,” tambahnya.
Sekedar diketahui, tanggapan masyarakat ini adalah upaya dan langkah KPU dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap Paslon.(***)
