Boltim, aksaranews.com – Ketua Bawaslu Boltim, Mutahir Mamonto, mengungkapkan adanya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), serta penyelenggara pemilihan yang diduga terlibat dalam aktivitas politik.
Bawaslu Boltim pun siap mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Demikian pernyataan Mutahir Mamonto, Kamis (5/9/2024) siang.
“Kami menemukan beberapa ASN, sekretariat PPS atau penyelenggara, serta kepala desa dan perangkat desa yang terlibat dalam politik. Kami melakukan penindakan pelanggaran sesuai kewenangan kami,” ujar Mutahir dalam pernyataannya.
Menurut Mutahir, beberapa dugaan pelanggaran terungkap saat jajaran Bawaslu melakukan pengawasan ketat selama proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di KPU Boltim.
Selain itu, pelanggaran juga ditemukan saat deklarasi salah satu pasangan calon, di mana beberapa pihak kedapatan turut serta dalam kegiatan tersebut.
“Kami juga mendapati bukti-bukti dari media sosial. Karena itu, kami lakukan penelusuran lebih lanjut,” tambahnya.
Saat ini, Bawaslu Boltim tengah melengkapi berkas dugaan pelanggaran tersebut untuk diteruskan ke instansi terkait, jika terbukti melanggar ketentuan peraturan pemilihan.
Selain ASN dan perangkat desa, Bawaslu juga mencatat adanya penyelenggara pemilihan yang dianggap tidak netral, yang saat ini sedang dalam tahap pendalaman untuk direkomendasikan ke KPU.
“Untuk perangkat desa dan kepala desa (Sangadi), kami akan sampaikan langsung kepada pemerintah daerah atau bupati sebagai kepala daerah,” jelas Mutahir.
Mutahir menegaskan, Bawaslu Boltim akan melaksanakan tugas pengawasan secara profesional dan menindak siapa saja yang terbukti melanggar aturan, tanpa pandang bulu.
“Prinsip kami adalah penegakan hukum yang adil dan tegas,” tutupnya.
