Ternate, aksaranews.com — Ketua Bidang Hukum dan HAM KNPI Provinsi Maluku Utara sekaligus Praktisi muda Maluku Utara, Abdullah Adam, SH.,MH, mengatakan proses hukum yang menimpa anggota Bawaslu Maluku Utara harus jalan demi stabilitas tahapan Pemilu.
Padalnya, kasus yang menimpa salah satu anggota Bawaslu Provinsi Malut, Adrian menuai pro kontra dari elemen masyarakat di Maluku Utara.
Adam menilai fenomena kasus ini patut menjadi pelajaran berharga bagi seluruh komisioner tidak terkecuali di tubuh Bawaslu Malut, namun juga badan dan lembaga-lembaga negara yang ditugaskan menyelenggarakan dan mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu.
Integritas dan indepensi yang dimiliki oleh seorang penyelenggara Pemilu itu yang paling terpenting. Karena jika kedua prinsip ini hilang maka hakekat berpemilu sebagai instrumen berdemokrasi itu hilang.
“Karena kalau kita bicara soal Pemilu tidak terlepas dari nilai-nilai demokrasi. Apa itu nilai demokrasi hubungannya dengan Pemilu, tidak lain adalah kita bicara soal nilai imparsial dalam proses kepemiluan,” ujar Abdullah Adam.
Lebih lanjut, dalam konsep hukum tata negara baik Bawaslu maupun KPU di desain sebagai lembaga atau badan independen kenegaraan yang tugas utamanya menyelenggarakan dan mengawasi jalannya tahapan Pemilu secara jurdil, independen dan tidak memihak, walaupun kita melihat memang dalam perjalanannya kedua lembaga banyak yang disoroti publik karena prilaku oknum komisioner.
Namun menurut Alud sapaan akrab Abdullah Adam, walaupun terjadi proses sikap dan tingkah laku komisioner yang buruk, itu tidak menurunkan Marwah dan citra lembaga ini sebagai lembaga independen
“Itu kan prilaku person bukan prilaku secara kelembagaan, jadi biasa-biasa saja dalam sebuah lembaga, kalau ada oknum yang terlibat, yang terpenting prilaku dan perbutan oknum tersebut itu harus diproses secara hukum agar tidak memperburuk jalan fungsi dan tugas-tugas di lembaga tersebut,” tegasnya.
Abdullah Adam mengapresiasi elemen OKP di Malut untuk mengawal kasus ini agar tuntas sebagai bentuk pengawasan eksternal dari rakyat, saya kira aksi-aksi tetap jalan sesuai prosedur hukum, tetapi yang terpenting adalah proses kasus ini melalui jalur hukum.
“Saya kira dalam sistem kepemiluan ada lembaga peradilan etik yaitu DKPP RI untuk memeriksa dan mengadili dugaan keterlibatan saudara Adrian. Jadi dalam kasus ini siapapun yang merasa dirugikan silahkan melaporkan ke DKPP RI untuk diproses secara adil,” terangnya.
Sambil diproses tentu kita juga berharap DKPP RI agar secara cepat menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi instabilitas politik dan tertibnya tahapan-tahapan Pemilu di Maluku Utara, tutup Abdullah yang juga direktur Masyarakat Madani Maluku Utara.
Pewarta: Sadan Pattisahusiwa
