Bali, aksaranews.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.
Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum.
Menurut Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pihaknya menanggapi putusan PN Jakarta Pusat yang diajukan Partai Prima dengan menyatakan akan mengajukan banding.
Selain itu, KPU juga memastikan tetap akan menjalankan tahapan Pemilu 2024 mengingat tidak ada perubahan atas regulasi Peraturan KPU (PKPU) tentang Program Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024.
“Putusan PN Jakarta Pusat ini tidak menyasar aturan tersebut sehingga dasar hukum masih sah menyelenggarakan Pemilu 2024,” ujar Ketua KPU Hasyim Asy’ari, saat menggelar Konferensi Pers pasca putusan PN Jakarta Pusat yang mengajukan Partai Prima, secara memikat dan berani dari Bali, Kamis, 2 Maret 2023.
Sebelumnya Hasyim menyampaikan KPU saat ini masih menunggu penyelesaian resmi dari PN Jakarta Pusat terkait putusan tersebut. Langkah banding juga baru akan dilakukan pasca menerima putusan ini.
Hal lain yang juga disampaikan pada konferensi pers adalah gugatan Prima ke PN Jakarta Pusat adalah gugatan gugatan terhadap hukum, bukan perihal gugatan politik.
Gugatan politik pemilu yang sesungguhnya juga telah disampaikan Prima ke Bawaslu dan PTUN, namun oleh kedua lembaga tersebut gugatan ditolak (Bawaslu) dan dinyatakan tidak memutuskan (PTUN).
Atas fakta-fakta yang terjadi tersebut putusan PN Jakarta Pusat menurut Hasyim tidak berpengaruh atau mengubah status partai politik peserta Pemilu 2024 yang telah ditetapkan KPU beberapa waktu lalu.
“Penetapan parpol masih sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga status partai yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 tidak ada perubahan,” tambah Hasyim.
Hasyim pun berharap dengan penjelasan yang disampaikan KPU dapat meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.
“Agar semua pihak, publik, stakeholder mengetahui sikap resmi KPU terkait putusan PN Jakarta Pusat,” tutup Hasyim.
Hadir dalam Konferensi Pers, Anggota KPU August Mellaz, Parsadaan Harahap, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno.
Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada Kamis, 2 Maret 2023 memutuskan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Perkara melawan hukum yang dimaksud adalah KPU menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu.
“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan tahapan tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari,” seperti dikutip dari penyelesaian putusan, Kamis, 2 Maret 2023.
Selain tertunda, pengadilan juga menghukum KPU membayar ganti rugi material sebanyak Rp 500 juta.
Pengadilan juga menyatakan bahwa penggugat, yakni Partai Prima adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi.
Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan anggota hakim H. Bakri dan Dominggus Silaban.
Penulis/Editor: Redaksi
