Bolmong, aksaranews.com – Di saat pemerintah pusat berupaya meningkatkan kesejahteraan aparat pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) menelorkan kebijakan yang tidak populis.
Hal ini terlihat dari pemangkasan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD).
Kondisi ini turut mengundang rasa prihatin Bupati Bolmong periode 2017-2022, Dra Hj Yasti Soepredjo Mokoagow.
“Menurut kacamata saya, pemotongan tunjangan aparat desa sangat disesalkan. Ini berbanding terbalik dengan upaya mendorong kesejahteraan penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah,” ujar Yasti.
Menurutnya, mandatory aturan peundang-undangan Alokasi Dana Desa dari dana transfer dari pusat normatifnya sepuluh persen. Tapi tidak boleh kaku menerapkan regulasi itu di daerah.
“Kan daerah lain juga mengalami kondisi serupa, tapi bisa mensiasati tidak melakukan pemotongan yang berdampak pada kesejahteraan pemerintah desa.”
Dampak inflasi, menurut mantan Ketua Komisi V DPR RI periode 2009-2014 ini, bisa berbanding lurus dengan pergerakan APBD.
Tetapi kaitannya dengan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan di tingkat desa harus dicarikan solusi yang tidak berpengaruh negatif terhadap penghasilan mereka.
Pemkab Bolmong, saran Yasti, bisa memanfaatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). “Paling tidak hal ini bisa dimanfaatkan untuk tahun 2023 karena ada kekhawatiran krisis akibat inflasi.”
“Pertanyaannya kan akan terjadi pelampauan anggaran. Dari mana sumber itu akan diambil? Kan ada SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” terang Yasti.
Berdasarkan pengalamannya memimpin daerah ini selama 5 tahun, SiLPA di Pemkab Bolmong sekira lebih dari Rp 20 milyar setiap tahun.
Anggaran ini, imbuhnya, yang bisa digunakan untuk pembiayaan menutupi kekurangan anggaran tunjangan pendapatan aparat desa.
Penulis/Editor: Redaksi
