Boltim, aksaranews.com – Bupati Bolaang Kabupaten Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto S.Sos, M.Si, memandang perlu pemberantasan korupsi dimulai dari tingkatan paling bawah.
Menurutnya, pemberantasan korupsi di daerah akan lebih baik lagi jika ada sosialisasi mulai dari generasi paling bawah, yakni dari tingkatan Sekolah Dasar.
“Hal ini untuk membangun karakter calon pemimpin yang bermental baik,” kata Sachrul Mamonto saat menghadiri kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Forkopimda Sulut, diruang Mapalus Pemprov Sulut, Kamis (14/07/2022).
Rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulut tersebut bertujuan menjalin kemitraan dengan segenap Pemerintah daerah (Pemda) dalam pencegahan pemberantasan korupsi.
Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi serta memfasilitasi masalah di daerah, termasuk masalah aset.
Dalam kesempatan sesi tanya-jawab dihadapan panelis, Sachrul menyampaikan, bahwa pemberantasan korupsi sudah menjadi kewajiban semua pihak, termasuk kewajiban Kepala daerah.
Selain penindakan yang dilakukan KPK sudah sangat baik, di daerah-daerah perlu juga melakukan sosialisasi dikalangan masyarakat maupun di dunia pendidikan.
Usai acara rapat dengar pendapat bersama KPK, ikut diserahkan sertifikat aset kepada masing-masing daerah se-Sulawesi Utara dan pelantikan Forum Penyuluh anti Korupsi Sulut (Paksi Sulut) yang mengkoordinir tiap daerah.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Kajati Sulut, Pangdam XIII Merdeka, Kepala Pengadilan Tinggi Sulur, Danrem, BPK Sulut, BPKP Sulut, Para Bupati, Walikota dan ketua DPRD se-Sulut.
Pewarta: Riswan │ Editor: Redaksi
