Boltim, aksaranews.com — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) akan merumahkan ratusan tenaga harian lepas (THL).
Pemberitahuan ini disampaikan Pemkab Boltim kepada ratusan honorer yang dirumahkan melalui surat edaran Nomor: 800/setdkab/0326/I/2022 kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditandatangani Sekretaris Daerah Ir. J. Sonny Warokka, Ph.D, atas nama Bupati Boltim.
“Terhitung mulai Januari tahun 2022 sampai dengan Maret 2022 untuk sementara Pemerintah Daerah tidak akan melakukan pengangkatan Tenaga Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim,” demikian tertulis dalam surat edaran poin pertama, seperti dilihat aksaranews.com, Rabu (19/1/2022).
Isi surat edaran kemudian dilanjutkan dengan poin kedua yang berisi jenis jabatan yang dimaksud pada poin pertama diatas yaitu Operator komputer (Operator SIMDA, Operator SIMDA Aset, Operator SIMDA Gaji, Operator SIMDA SP2D, Operator SIMDA PBB P2, Operator Kasda Online, Operator Keuangan Rekon Pendapatan, Operator Komisi, Operator SIK, dan lain sebagainya), tenaga teknis pada UPTD Puskesmas dan Rumah Sakit, Tenaga Administrasi dan Front Office.
Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Boltim, Rezhah Mamonto saat dihubungi media ini via whatsapp, Rabu pagi, membenarkan Surat Edaran tersebut.
Rezhah menyebut sebanyak 259 Tenaga Harian Lepas atau Honorer di Boltim diberhentikan sementara selama tiga bulan kedepan.
“Ada 259 orang dirumahkan, 215 honorer lainnya tetap seperti Supir, CS, Waker atau penjaga kantor, Petugas Lapangan,” kata Rezhah Mamonto, kepada media ini, Rabu (19/1/2022).
Rezhah mengatakan, jabatan yang diisi honorer tersebut akan digantikan dengan memberdayakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus seleksi pada tahun 2021 sebanyak 154 orang.
Ia juga menambahkan, untuk tenaga honorer yang dirumahkan akan dilakukan perekrutan kembali pada bulan April 2022 mendatang.
“Iya, di bulan April dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kompetensi, disiplin dan kebutuhan di masing-masing SKPD,” tutup Mamonto.
Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi
