
Ikhsan meminta kepada pemerintah untuk sekiranya menanggapi dan memberikan bantuan kepada korban bencana kebakaran karena sangat jelas pada undang-undang dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia.
“Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah yang dilaksanakan secara terstruktur, terkordinasi, dan menyeluruh,” tegas Ikhsan.
Dirinya pun telah mendiskusikan bersama organisasi HPMB dan bersepakat untuk menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran bapak Maudu dan ibu Suniati agar bisa mengurangi beban hidup akibat kehilangan tempat tinggal.
“Setelah di diskusikan bersama kawan-kawan HPMB, memang korban ini harus memang dikawal dan diberikan bantuan. Kasihan, di tengah pandemi COVID-19 yang untuk mencari pendapatan susah, juga harus di uji dengan bencana kebakaran. Jadi, yah harus memang dibantu. Selama ini kami hanya bisa memberikan bantuan sembako kalau lebih lanjut sekiranya pemerintah setempat dapat membantu,” tutur Ikhsan
Ia pun meminta, sekiranya pemerintah setempat turun tangan dalam membantu korban. Perlindungan warga negara adalah misi utama. Namun, Korban mengadu belum ada pemberian bantuan.
“Pemberian sembako oleh satgas HPMB bisa saja, hanya bisa memenuhi kebutuhan selama seminggu. Maka dari itu setelah itu apa lagi. Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Saya menilai pemerintah tidak memperhatikan rakyatnya kalau begini modelnya. Sekarang masa darurat COVI-19. Orang punya rumah pun masih butuh bantuan apalagi orang yang sudah kehilangan rumahnya,” tutup Ikhsan tak kuasa menahan sedih.
Peliput: Ramli │ Editor: Redaksi











