Mitra, aksaranews.com – Sudah berjalan sepekan sejak diaktifkannya kembali Pos pemeriksaan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang tersebar di wilayah perbatasan, terus menuai polemik berbagai pihak.
Belakangan, polemik yang muncul berkaitan dengan aturan Pemkab Mitra yang melakukan pembatasan aktifitas lockdown bagi warganya. Tak sedikit warga yang kurang setuju dengan aturan ini, bahkan ada warga dari luar Daerah melayangkan kritik lewat akun media sosial Facebook (FB) miliknya soal permintaan surat keterang rapid test oleh petugas di salah satu Pos penjagaan yang terletak di wilayah perbatasan Mitra-Bolaang Mongondow Timur (Boltim) tepatnya di Desa Ratatotok-Buyat.
“Aturan Pemkab Mitra ini jelas sangat menyulitkan. Pertama, biaya Rapid Test tergolong mahal. Kedua, Rapid Test juga tidak mudah diakses dan atau terbatas untuk melayani jumlah yang membutuhkan. Ketiga, kepentingan ekonomi masyarakat terganggu dengan prosedur ini,” kata salah satu warga Boltim, Ahmad Alheid, dikutip dari akun FB miliknya.
Sebagai Camat yang ditugaskan di Wilayah Kecamatan Kotabunan itu, Dia pun mempertanyakan kerelevanan aturan dengan kondisi yang ada kepada Pemkab Mitra, sebab menurutnya, penyebaran pandemi Covid-19 di Mitra dan sekitarnya sudah merupakan transmisi lokal.
“Lagi pula prosedur ini apakah relevan dengan kondisi yang ada? Karena kebanyakan orang hanya melintas, bukan menuju Mitra,” tulisnya
Hal yang sama dikutip pada akun FB milik Frisa yang merupakan warga Mitra kecamatan Ratatotok. Menurutnya, penerapan aturan tersebut bukanlah solusi yang baik untuk pencegahan penularan pandemi Covid-19 di Kabupaten Mitra dan sekitarnya, terutama dalam mengatasi masalah Ekonomi masyarakat.
“Rakyat bakal baku hantam, akibat pencarian mereka terancam yang menurut kami ekonomi lemah di persulit, yang kaya duduk manis sambil makan citato dan nonton live di fb, sementara yang miskin hanya bisa menahan sakit hati dan menunggu kapan akan berakhir musibah ini,” cuit Frisa yang berprofesi sebagai Fotografer yang aktifitasnya lebih banyak berada di luar Daerah Mitra ini.
Zulfan Junus warga Kecamatan Belang juga menulis di akun FB pribadinya. Ia menanggapi langkah Pemkab Mitra mengambil kebijakan tentang surat keterangan rapid test bagi warga yang masuk wilayah Mitra tak perlu dipolemikkan lagi. Dirinya justru berharap bahwa masyarakat Mitra dan sekitarnya lebih memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah.
“Baiknya langkah Pemkab Mitra mengaktifkan kembali Posko Covid-19 di 4 titik perbatasan tidak perlu dipolemikkan lagi. Bahwa kebijakan membawa Surat Pengantar Rapid Test lebih dikhususkan pada warga masyarakat luar Mitra yang akan memasuki wilayah Mitra. Sementara untuk warga Mitra sendiri, cukup dengan Pengantar Perjalanan dari Pemerintah Desa. Khusus masyarakat Mitra diharapkan untuk tetap mematuhi Protokol Kesehatan, dengan memperhatikan 3M agar terhindar dari Covid-19,” catat Zulfan.
