Bolsel, aksaranews.com – Program relokasi korban erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan.
Rencana peresmian Rumah Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), terancam tertunda akibat sengketa kepemilikan lahan warga.
Keluarga Langkau–Aris menyatakan sebagian lahan yang digunakan untuk pembangunan Huntap tersebut merupakan tanah milik mereka yang belum pernah dilepaskan dan hingga kini belum menerima ganti rugi.
Dari total lahan sekitar 10,6 hektare yang digunakan untuk membangun ratusan unit Huntap, hampir 3 hektare diklaim masih menjadi hak keluarga tersebut.
Kuasa hukum keluarga Langkau–Aris menegaskan bahwa persoalan ini bukan penolakan terhadap program kemanusiaan, melainkan tuntutan atas keadilan dan kepastian hukum bagi warga pemilik lahan.
“Bangunan sudah berdiri, tapi hak klien kami belum diselesaikan. Kami mendukung relokasi korban bencana, namun tidak bisa membenarkan pemanfaatan tanah warga tanpa persetujuan dan ganti rugi,” kata kuasa hukum.
Ia menjelaskan, dalam proses klarifikasi yang dimediasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulut, tim pembebasan lahan mengakui masih terdapat bidang tanah milik keluarga Langkau–Aris yang belum dibayarkan.
Bahkan, pengukuran ulang yang dilakukan BPN Bolsel menunjukkan adanya tumpang tindih kepemilikan yang seharusnya dipisahkan sejak awal proses jual beli lahan.
Pihak keluarga mengaku telah menyurati pemerintah daerah dan DPRD Bolsel, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan resmi. Kondisi tersebut mendorong keluarga Langkau–Aris menyiapkan langkah hukum apabila hak mereka terus diabaikan.
“Kami meminta penyelesaian yang adil sebelum Huntap diresmikan. Tanah warga tidak boleh digunakan tanpa kejelasan hukum,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebelumnya menyatakan pembangunan Huntap bertujuan mempercepat pemulihan pascabencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada April 2024, yang berdampak pada ratusan kepala keluarga.
Penyerahan Huntap direncanakan dilakukan menjelang atau setelah Natal.
Namun sengketa lahan yang belum tuntas ini menjadi catatan penting agar program relokasi berbasis kemanusiaan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak warga setempat. ***
