Kotamobagu, aksaranews.com – Pemerintah Kota Kotamobagu terus memperlihatkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif.
Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kotamobagu yang digelar Kamis malam (18/9/2025) di Gedung DPRD.
Wali Kota Kotamobagu, dr. Wenny Gaib, Sp.M., bersama Wakil Wali Kota, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., hadir langsung dalam rapat yang membahas dua agenda penting.
Agenda tersebut yaitu pembicaraan tingkat II pengambilan persetujuan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, dan pembicaraan tingkat II penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Adat.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan terhadap Rancangan KUA-PPAS merupakan bentuk tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif untuk memenuhi harapan masyarakat.
“Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna ini, merupakan wujud nyata tanggung jawab kita bersama kepada daerah dan kepada seluruh masyarakat,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan, kesepakatan tersebut menjadi bukti kemitraan yang setara antara eksekutif dan legislatif dalam menyukseskan program pembangunan daerah. “Kesepakatan ini juga menjadi bukti kesetaraan dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif, dalam menyukseskan program pembangunan di daerah ini,” lanjutnya.
Wenny menjelaskan bahwa dalam pembahasan KUA-PPAS, pihak eksekutif menerima berbagai masukan dari legislatif. Usulan tersebut dinilai sangat penting dalam merumuskan program-program prioritas yang akan dilaksanakan tahun mendatang.
“Kami menerima berbagai usulan dan masukan dari pihak legislatif, yang tentunya bertujuan untuk dapat menghasilkan program-program prioritas. Bagi kami, usulan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu,” ucapnya.
Selain membahas anggaran, rapat paripurna juga mengesahkan Ranperda Penyelenggaraan Adat. Perda ini dipandang sebagai landasan hukum yang krusial dalam menjaga serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal.
“Payung hukum tentang penyelenggaraan adat ini menjadi sangat penting, khususnya dalam rangka menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang menjadi jati diri dan kekayaan budaya,” kata Wali Kota.
Ia menekankan bahwa nilai-nilai adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, melainkan juga pedoman moral, etika sosial, serta perekat kebersamaan masyarakat.
Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan hingga penetapan Ranperda tersebut.
“Saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran eksekutif menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya serta terima kasih sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kotamobagu, para tokoh adat, akademisi, dan seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran hingga Ranperda ini dapat ditetapkan.”
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., didampingi Wakil Ketua Jusran Deby Mokolanot, S.Ag., M.Si., dan Wakil Ketua Ahmad Sabir, S.E. Hadir pula unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu Sofyan Mokoginta, S.H., M.E., para asisten, pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat. ***
