Boltim, aksaranews.com — Mantan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) periode 2010-2015 dan 2016-2021, Sehan Salim Landjar memberikan saran soal rencana peningkatan ruas jalan nasional di Ibu kota Kabupaten Boltim.
Sehan mengatakan, Pemerintah Daerah sebaiknya menyiapkan anggaran untuk konpensasi atas lahan atau pekarangan dan bangunan milik warga yang terkena program pembangunan atau peningkatan ruas jalan Nasional di Ibukota Kab Boltim.
Diketahui saat ini, Dinas PUPR Boltim tengah melakukan pengukuran ruas jalan Ibukota Boltim, rencananya akan melakukan peningkatan ruas jalan trans nasional menjadi 22 meter.
Sehan mengatakan, semasa masih menjadi Bupati Boltim, dirinya pernah mengusulkan sejak 2013-2018 sepanjang 7,7 Km dari Togid-Paret, dengan rencana ganti atau konpensasi Rp.4 sampai 5 Miliar.
Namun saat itu kata Sehan, belum ada kesiapan dari pihak balai jalan Kementerian PUPR, sehingga PemDa belum menyiapkan anggarannya.
“Prinsipnya pembangunan tidak boleh mengorbankan hak rakyat, mengingat pada umumnya rakyat sudah mengantongi sertifikat dan administrasi kepemilikan lahan pekarangan dan bangunan,” ujarnya, Rabu (06/04/2022).
Eyang sapaan akrab Sehan Landjar, menyebut Pemda wajib menyiapkan anggaran untuk konpensasi atau ganti untung kepada warga yang lahan pekarangan dan bangunannya kena dampak peningkatan jalan Nasional khusunya di ruas jalan Ibukota.
“PemDa tidak boleh beralasan tidak dianggarkan, yang tepat belum dianggarkan, pembangunan untuk kesejahteraan rakyat bukan menyengsarakan rakyat,” tuturnya.
Bupati guhanga ini pun memberikan saran kepada Pemda Boltim agar menyiapkan anggara untuk konpensasi sebesar Rp.7 Miliar, baik untuk wilayah ibukota, sepanjang 5 sampai 7 Km, dan wilayah Modayag-Moyongkota sepanjang 5 Km.
“Saya menanggapai pernyataan KaDis PUPR BolTim, bahwa untuk rencana peningkatan ruas jalan Nasional kurang lebih 5 Km, tanpa ganti rugi, hal ini tentu akan menjadi polemik di tengah-tenga masyarakat,” sebutnya.
“Maka saya sarankan untuk menghindari benturan dengan masyarakat pemilik lahan/pekarangan dan bangunan yang kena dampak perluasan jalan, maka sebaiknya PemDa jangan berspekulasi, dengan cara memaksa rakyat, karena tidak ada kewajiban bagi rakyat unthk tunduk atas kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat,” pungkas eyang.
Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi
