Boltim, aksaranews.com — Menjelang akhir triwulan III tahun 2021, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) masih jongkok.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten boltim, Ayko Mentemas membenarkan realisasi PAD hingga akhir triwulan III baru mencapai 46,96 persen.
“Iya baru 46,96 persen realisasi PAD,” ujar Ayko Mentemas, Rabu (29/09/2021).
Dari data yang diterima media ini, laporan penerimaan PAD posisi sampai dengan tanggal 27 September 2021, Dinas Pariwisata terendah dalam realisasi retribusi daerah.
Dari target PAD sebesar Rp50.000.000, realisasi Dinas Pariwisata sampai dengan minggu ini baru di angka 2 persen atau sebesar Rp1.000.000.
Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Dinas Pariwisata dalam mendukung visi misi Bupati dan wakil Bupati Boltim.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Boltim, Rizky Lamaluta, mengatakan rendahnya PAD sektor pariwisata akibat dari pandemi Covid-19.
“Pemasukan PAD hanya di danau mooat, kan covid, jadi tidak ditarik biaya,” ucap Rizky Lamaluta saat dihubungi via telepon, Rabu (29/9/2021).
Ia menjelaskan, minimnya pemasukan PAD di sektor pariwisata akibat pendemi Covid-19 yang masih terus menghantui Indonesia, hingga berdampak pada penutupan destinasi wisata.
“Sekarang masih ditutup karena covid, makanya belum di tarik biaya, tahun lalu juga begitu, kecuali di objek Danau Mooat ada restoran di dalamnya. Ya bisalah biaya parkir dan lainnya. Tapi kita lihat saja sampai Desember berapa yang bisa di capai,” bebernya.
Ia pun menyebut sebelum pandemi Covid-19, Instansi yang dipimpinnya selalu mencapai target PAD bahkan pernah melebihi dari target realisasinya.
“Sebelum covid kita bisa mencapai 100 persen, bahkan lebih, tapi karena Covid tidak ada ketambahan” ungkap Lamaluta.
Ia berharap ke depan destinasi wisata yang ada di Boltim dapat menyumbangkan PAD
“Rencananya tahun 2022 selain danau moat juga diving center kita ingin tempati, ini bisa menghasilkan PAD, juga usaha-usaha pariwisata lainnya, tapi kita bahas bersama sebelum pembahasan APBD 2022,” terangya.
Adapun pajak daerah 34,78 persen, Retribusi daerah 27,33 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan 100 persen dan lain-lain PAD yang sah 55,39 persen.
Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi
