Waket KSPSI Sulut angkat bicara terkait mantan karyawan UD Wayang Indah yang di gaji tak sesuai

  • Whatsapp
Vian Walintukan, Wakil Ketua KSPSI Sulut

Manado, aksaranews.com — Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Sulawesi Utara (Sulut), Oktavian Walintukan angkat bicara terkait kasus yang menimpa salah satu mantan karyawan yang bekerja di UD Wayang Indah.

Pria yang akrab disapa Vian ini pun merasa prihatin dengan apa yang menimpa mantan karyawan UD Wayang indah ini, pasalnya mantan karyawan UD Wayang yang berinisial RK ini selama bekerja kurang lebih tiga tahun, dirinya tidak mendapatkan upah yang layak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Bacaan Lainnya

“Saya selaku Wakil Ketua KSPSI Sulut sangat menyayangkan kejadian ini bisa terjadi. Seharusnya, pihak perusahaan atau toko sudah bisa memikirkan masalah upah ini, karena ini menyangkut keberlangsungan hidup yang bersangkutan (mantan karyawan UD Wayang),” ujar Vian Walintukan Selasa (07/09/2021).

Selanjutnya, Vian menjelaskan terkait aturan dan perundang undangan tentang Upah, khususnya bagi karyawan UD Wayang Indah. bahwa menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh

Perhitungan komponen uang pesangon karena PHK berdasarkan PP 35 Tahun 2021 menyatakan Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun: akan mendapatkan Pesangon 3 bulan gaji. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun: akan mendapatkan Pesangon 4 bulan gaji begitu seterusnya,.

Juga bahwa berdasarkan Permenaker no 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum dan SK Gubernur tgl no 330 tahun 2020 tentang UMP Prov Sulut tahun 2021. dalam diktum ke 4 bahwa Pengusaha dilarang membayar Upah dibawah UMP.

“Jika hal ini benar, perusahaan atau toko tersebut bisa dikenakan sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000 serta ijin perusahaan dipertimbangkan untuk dicabut,” jelas Vian Walintukan.

Pewarta: Dimas | Editor: Redaksi

 

Pos terkait