Soal pencemaran sungai Buyat, LAKRI minta Pemerintah Sulut tidak tutup mata

  • Whatsapp
LAKRI bersama DPRD Boltim, DLH, Pemerintah kecamatan dan Desa meninjau langsung Sungai Buyat yang tercemar (Foto: Ist)

Boltim, aksaranews.com Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk tidak tinggal diam dengan persoalan dugaan pencemaran Sungai Buyat, Kecamatan Kotabunan, Boltim.

Menurut lembaga ini, Pemerintah Sulut adalah pihak paling berkompeten menangani persoalan tersebut.

“Sungai Buyat berada di batas wilayah dua kabupaten yakni Kabupaten Boltim dan Minahasa Tenggara (Mitra), maka Pemprov Sulut harus turun tangan menyelesaikan persoalan ini,” ujar Direktur LAKRI Andy J Riyadhy, Minggu (25/07/2021).

LAKRI minta Pemprov Sulut tak tutup mata soal pencemaran Sungai Buyat (Foto: Ist)

Menurutnya, Kabupaten Boltim merupakan wilayah yang terdampak pencemaran akibat aktivitas pertambangan emas di wilayah tetangganya, Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Pemerintah Provinsi jangan Cuma diam. Jangan tutup mata. Segeralah ambil langkah, jika perlu tambang-tambang di wilayah Mitra di tutup sementara. Karena dugaan kuat kami, aktivitas tambang tersebut adalah sumber pencemaran Sungai Buyat,” ungkapnya.

Andy mengatakan pihaknya akan terus mendampingi persoalan ini hingga pencemaran sungai Buyat terhenti.

“Buyat punya traumatik dengan pencemaran. Maka persoalan dugaan pencemaran sungai Buyat perlu respon cepat dari pemerintah di semua jajaran,” tegasnya.

DPRD Boltim, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan dan Sangadi enam Desa Buyat bersatu saat berkumpul sebelum meninjau sungai Buyat. Keseriusan Pemerintah saerah perlu didukung oleh Pemprov Sulut (aksaranews.com photo)

Adapun Pemerintah Desa Buyat Bersatu telah menyelidiki penyebab air sungai Buyat berubah warna menjadi cokelat dan berbau menyengat.

Enam sangadi (Kepala Desa) Buyat bersatu telah menelusuri sumber pencemaran dan mendapati bersumber di areal pertambangan PT Sumber Energi Jaya (SEJ) di wilayah Kabupaten Mitra.

Para Sangadi pun telah mengadukan secara tertulis persoalan ini kepada Pemerintah Boltim pada 15 Juli 2021 lalu.

Nampak aliran sungai buyat yang keruh akibat aktifitas tambang oleh perusahaan di Minahasa Tenggara (foto: ist)

Kemudian pada Kamis 22 Juli 2021, lintas Komisi di DPRD Boltim, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boltim, Pemerintah Kecamatan Kotabunan dan pemerintah enam desa Buyat Bersatu meninjau kondisi Sungai Buyat yang diduga telah tercemar itu.

Penulis/Editor: Redaksi

Pos terkait