Legislator Boltim datangi Dinas Kehutanan Sulut, sempat singgung hutan Simbalang

  • Whatsapp

Boltim, aksaranews.com Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama rombongan komisi II DPRD Boltim mendatangi kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), di aula kantor di bilangan jalan Pomorow, Kota Manado, kamis (02/09/2021).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung Ketua DPRD Fuad Landjar, didampingi Wakil Ketua Medy Lensun dan Muhammad Jabir dan diterima langsung Kadis Kehutanan Sulut, Rainier N. Dondokambey dan para kepala Bidang beserta staf.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, legislator Boltim meminta data ke Dinas Kehutanan sejumlah data kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Produksi Terbatas yang ada di wilayah hutan Kabupaten Boltim.

Pasalnya, banyak rakyat Boltim yang menggantungkan penghidupan di kawasan hutan, Baik dalam pengelolaannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, maupun pertambangan.

Selain itu kunker ini sekaligus untuk mengklarifikasi adanya dugaan sejumlah perusahaan tambang emas di Boltim yang diduga mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)  dalam kawasan Hutan Lindung.

“Kita juga ingin meminta data terkait kawasan hutan di Boltim, yang boleh dikelola masyarakat atau tidak. Kemudian, penyayatan lahan hutan untuk kepentingan masyarakat, termasuk rencana pembentukan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di sejumlah titik sesuai surat edaran Gubernur tentang WPR demi kesejahteraan masyarakat Sulut,” jata Ketua DPRD Fuad Landjar.

Legislatir lainnya, Sunarto Kadengkang dan Argo Sumaiku, selaku anggota Komisi II, sempat mempertanyakan polemik wilayah hutan Simbalang apakah bisa dimanfaatkan masyarakat. Sebab, diduga sudah ada perusahaan pemegang IUP di kawasan tersebut.

“Seperti diketahui, baru baru ini ada penertiban tambang illegal oleh masyarakat di kawasan Simbalang oleh kepolisian dengan alasan hutan lindung. Tapi ternyata ada perusahaan yang punya IUP menguasai lahan tersebut walaupun mereka belum beroperasi,” sebut Sunarto Kadengkang.

Sementara itu, Kadis Kehutanan Provinsi Sulut, Rainier N Dondokambey, menyampaikan bahwa perusahaan yang memiliki IUP namun masuk kawasan hutan wajib untuk meminta rekomendasi pinjam pakai lahan ke institusi kehutanan.

Jika tidak, kata dia, maka perusahan itu tidak bisa beroperasi di wilayah hutan.

“Sementara untuk WPR, prosedurnya juga kurang lebih sama. Hanya memang ada beda pengurusan ijin untuk alih status bagi kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, atau Hutan Produksi Terbatas,’ ungkap Rainier N DoDondokambey

“Intinya kami dari Dinas Kehutanan menyambut baik niat dari bapak ibu anggota Dewan Boltim, yang mengunjungi kami langsung untuk mencari informasi terkait hal yang menyangkut kawasan hutan untuk dimanfaatkan masyarakat. Selama prosedur dipatuhi, maka semuanya bisa kita laksanakan, apalagi untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kadis Kehutanan ini menambahkan, Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemprov sangat diperlukan untuk hal semacam ini. Agar tidak terjadi miskomunikasi dan kesalahan informasi di masyarakat.

Dia menyatakan, pihaknya sangat terbuka jika memang ada yang perlu dibantu untuk kepentingan daerah. Apalagi Boltim memiliki wilayah kekayaan alam kawasan hutan cukup besar.

Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi

Pos terkait