Ini kendala Rumah Sakit Pratama Boltim belum beroperasi

  • Whatsapp
Rumah Sakit Pratama Kabupaten Bolaang mongondow timur (Foto: aksaranews.com)

Boltim, aksaranews.com Rumah Sakit Pratama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) yang berada di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Modayag hingga kini belum juga beroperasi.

Rumah Sakit yang dibangun dengan angaran DAK 2020 senilai Rp 28,8 Miliar, diluar pengadaan alat kesehatan senilai Rp 15 Miliar telah diresmikan pada 4 Februari 2021 lalu oleh mantan Bupati Sehan Salim Landjar.

Bacaan Lainnya

Meski sudah diresmikan, hingga kini RS tersebut belum juga dioperasikan. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Boltim Eko Rujadi Marsidi, SKM.

Menurut Eko Marsidi, Pemerintah Kabupaten Boltim masih menunggu diskresi Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey untuk kelanjutan rumah sakit tersebut.

“Pembahasannya sudah dilakukan tapi diskresi Gubernur belum ada sampai hari ini. Makanya hal ini juga yang kita sampaikan di DPRD saat rapat pembahasan dengan Pansus (Ranperda) RPJMD,” ujar Kadis Kesehatan Eko Marsidi, Jumat (30/07/2021).

Kata dia, sebelum ada rekomendasi yang ditandatangani Gubernur Sulut, kelanjutan RS pertama di Boltim ini belum bisa jalan.

Kepala Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, Iksan Pangalima SP menjelaskan, pembahasan dengan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) secara berjenjang di Kabupaten dan Provinsi sudah dilakukan.

Bahkan, sebelum RS dibangun, Pemkab Boltim sudah bermohon ke Gubernur terkait rekomendasi yang diperlukan.

Pembangunan RS yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Modayag mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boltim.

“Ini petunjuk sesuai Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2020 tentang investasi,” ungkap Iksan kepada media ini.

Belum adanya diskresi Gubernur ini, lanjut Iksan, sehingga Pemkab belum bisa membentuk UPTD serta susunan organisasinya sebagai pengelola rumah sakit.

“Karena syarat-syarat keabsahannya ini butuh diskresi (Gubernur), jadi kita tunggu saja karena informasi terakhir kami peroleh tinggal menunggu Gubernur tandatangani,” tutup Iksan.

Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi

Pos terkait